Keterlibatan Ruangguru dengan Skill Academy dalam program Kartu Prakerja masih menimbulkan polemik. Sebab Ruangguru merupakan startup yang dimiliki Staf Khusus milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, turut berkomentar mengenai hal ini. Refly menyatakan, dengan jabatan Belva sebagai Stafsus Presiden, sebaiknya Ruangguru tidak meneruskan untuk mengambil proyek pemerintah.
“Ketika kita menjabat di inner circle kekuasan, pastikan perusahaan kita tidak mengambil proyek pemerintah,” ujar Refly dikutip dari akun YouTube Refly Harun, Jumat (17/4).
Refly menyatakan, meski Belva tidak ikut dalam pengambilan keputusan mengenai terpilihnya Ruangguru sebagai salah satu platform pelatihan online, namun jabatannya sebagai Stafsus tetap punya pengaruh.
“Pengambil keputusan tetap akan memandang perusahan dia dan secara subjektif mungkin memenangkan walau dia (Belva) tidak ikut cawe-cawe, di situlah conflict of interest-nya,” kata Refly.
“Kalau kita kaitkan pelaksanan proyek kalau ada wanprestasi atau performnya tidak baik, evaluator mungkin tidak berani juga evaluasi, karena yang akan dievaluasi perusahaan mereka yang berada di lingkar dekat kekuasaan,” lanjutnya.
Untuk itu, Refly menyarankan dua pilihan kepada Belva. Pertama, Belva mundur dari jabatan Stafsus Presiden dan bisa berbisnis seperti sedia kala. Kedua, Belva tetap menjabat sebagai Stafsus namun Ruangguru tidak ikut dalam program Kartu Prakerja.
“Pilihannya Anda mundur sebagai Stafsus dan tetap berbisnis as usual tidak ada conflict of interest. Atau Anda tetap jadi Stafsus tapi perusahaan Anda tidak ambil proyek pemerintah karena itu memungkinkan terjadinya conflict of interest,” kata Refly.
“Tidak sulit, tinggal Anda memutuskan. Tidak perlu ditanyakan ke siapa pun termasuk ke Presiden Jokowi. Karena bisa jadi hal itu membuat presisden dalam posisi dilema,” tutupnya. (red/Lensamandalika)
