Ahmad S N
Oleh : Direktur RKM Institute
Opini – Keadaan bangsa Indonesia di tengah situasi pandemi Corona mengalami kemerosotan dari segala sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan bahakan kegiatan peribadahan yang menjadi rutinitas masyarakat yang sulit di tinggalkan.
Realitanya sampe saat ini indeks peningkatan positif tetap terjadi baik secara kalkulasi nasional di Indonesia yang tentunya tersebar di setiap daerah perovensi, kabupaten/kota yang ada di Indonesia, peningkatan ini terjadi akibat dari beberapa faktor, mulai dari zona merah yang menerapkan PSBB yaitu terjadi kelonggaran dan daerah lainnya yang masih progres kebijakannya.
Baca Juga: Yth. Rektor Unram, Yang Mahasiswa Butuhkan Bukan Sekedar Tanggapan, Tapi Surat Keputusan
Tentunya angka positif yang terus bertambah tiap harinya membuat masyarakat cemas dan resah dalam bayangan kematian akibat Corona, menilai hal ini pemerintah sudah sepatutnya menjamin mutu kesehatan rayat Indonesai di tengah situasi pandemi ini.
Namun nyatanya saat ini melihat kondisi pemerintahan yang di rasa masih tak terlalu fokus dan giat dalam membuat dan menangapi apa yang terjadi, tentunya ini bisa kita lihat dari kebijakan yang muncul di tengah pandemi corona mulai dari disahkannya RUU MINERBA yang masih menjadi pro kontra di masyarakat dan yang menjadi sorotan saat ini karna hal ini berkaitan dengan mutu penjaminan kesehatan yaitu tentang kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah.
Mulai dari putusan MA (Mahkamah Agung) tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS sebelumnya ternyata dilabrak kembali di tengah pademi Corona, seolah olah aturan kebijakan bisa di comot sembarang.
Baca Juga: Opini : Polemik Kartu Prakerja, Bisakah Menjadi Solusi Ditengah Badai Covid-19 ?
Keadaan iuran BPJS yang kembali di naikan, seolah olah menggambarkan bahwa keadaan rakyat Indonesia saat ini tidak menjadi perioritas yang benar benar harus di sikapi, karna pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan akses kesehatan yang terjamin dan murah, terlebih lagi akibat pademi corona ini ekonomi masyarakat kian anjelok banyak para pekerja yang di PHK, mengangur dan sangat sulit mencari pekerjaan di tengah pademi Corona.
Ketika kita sama-sama melihat kasus BPJS sebelumnya sudah begitu banyak permasalahan BPJS yang menuai kontrofersi yang tak dapat di selesaikan sampe saat ini juga, sehingga banyak pertanyaan kemana dan untuk siapa iuran BPJS Kesehatan ini ? Pertanyaan ini menjadi kontrofersi di masyarakat karna seolah-olah BPJS menjadi alat memeras masyarakat demi menutup defisifitas BPJS Kesehatan.
Bahkan banyak rumah sakit yang menggeluh akan hutang BPJS karna belum terbayarkan sampe saat ini, sehinga kenaikan ini tentunya dirasa sangat merugikan rakyat apalagi di tengah situasi pandemi yang terus belanjut sampe saat ini, tentunya pemerintah harus mempunyai dan membangun kebijakan yang tentunya betul-betul memihak dan tak membebani rakyat karna saat ini bukan masalah untung dan rugi tapi masalah hidup dan mati rakyat Indonesia!. (Red/Letter A)
Baca juga artikel lainnya :
- Banyak Survey dinyatakan Hoax, Tim Rohmi Firin tetap Optimis menangkan Pilkada NTB
- 1,6 Juta Suara Jadi Modal Kuat Iqbal-Dinda Menangi Pilgub NTB
- Perkuat Ketahanan Pangan, Polda NTB Tanam Padi dan Jagung Bersama Warga
- Hasil Lelang Merchandise MotoGP Mandalika Dukung Penanganan Stunting dan Pemberdayaan Warga
- Kampanye Akbar Iqbal-Dinda dibanjiri pendukung, serukan perubahan untuk NTB lebih baik