Mataram- Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seUnram mengadakan konsolidasi pada hari senin (30/6) kemarin menyikapi keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan permasalahan lainnya.
Terkait Uang Kuliah Tunggal Bem se-Unram menuntut kampus untuk membuat sistem yang mengakomodir semua kalangan mahasiswa, baik itu Petani, PNS, Polisi dan lain-lain.
Seperti diterangkan Sekretaris Jendral BEM UNRAM Bung Faksi kepada Tim Lensa Mandalika mengatakan
“Kita butuh transparansi, jaminan dan efektivitas birokrasi Unram dalam menjamin hak-hak Mahasiswa, terutama perihal UKT yang akan mulai pembayarannya pada 1 Juli besok” (30/06)
Bahkan tidak akan berakhir dengan gerakan ancaman mogok bayar UKT tapi BEM se-Unram akan mengakomodir mahasiswa untuk turun ke Rektorat jika tanggapannya tidak segera terpenuhi.
“Jika minggu ke 2 bulan juli ini belum ada respon terkait birokrasi Unram, kita akan turun untuk audensi di jalanan bersama semua mahasiswa” pungkasnya.
Adapun dalam tuntutannya terkait gerakan #MogokBayarUKT BEM se-Unram mengusulkan 4 gugatan tersebut dengan alasan :
1.Tidak terlaksananya Pasal 9 ayat 2 PERMENDIKBUD Nomor 25 Tahun 2020 mengenai pemotongan 50% UKT Mahasiswa.
2. Banyak mahasuswa yang tidak terakomodir dalam proses pengajuan keringanan UKT.
3. Kuota tidak terdiatribusi secara proporsional.
4. Tidak adanya transparansi data mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil konsolidasi yang dilaksanakan kemarin, BEM seUnram menegaskan komitmen untuk mengawal isu ini sampai tuntas. (Red/Letter A)
