Lensamandalika.com – Proses rekruitmen CPNS Tahun 2014 ke bawah yang dilaksanakan oleh pemerintah diduga belum mampu mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan diduga dalam prosesnya masih ada kecurangan.
Publik menilai Proses dan prosedur rekrutmen banyak diwarnai dengan praktek-praktek spoil system, yang masih cenderung mengedepankan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas PNS.
Kualitas PNS akan sangat ditentukan oleh sistem rekruitmen yang merupakan bagian dari pada proses aktivitas untuk mencari dan menemukan PNS yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pada jabatan yang diembannya.
Proses pendaftaran yang rumit ditambah seleksi yang konvensional menunjukkan sejak dini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dikondisikan dalam sebuah situasi kerja yang birokratis, “superficial”, serta tidak berbasis pada keahlian atau kompetensi secara menyeluruh.
Indikasi penyimpangan hampir setiap tahun terjadi pada penerimaan CPNS yang diduga melibatkan oknum pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mafia, perantara, oknum Bupati/Walikota hingga oknum panitia seleksi.
Pada tahun 2004, untuk sektor pendidikan dan kesehatan terdapat 205.584 CPNS yang diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan di duga 60% yang lulus membayar rata-rata Rp. 50 juta sehingga total uang pelicin yang masuk ke oknum pejabat mencapai Rp. 6 triliun. Sumber : (www.lowonganCPNS.org )
Dugaan buruknya proses penerimaan dan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia juga dibuktikan dengan bertambahnya jumlah Kabupaten/Kota yang bermasalah dalam seleksi CPNS tahun 2010. Jika sebelumnya diduga hanya 40 daerah yang dilaporkan ada kecurangan selama seleksi, kini menjadi 41 daerah.
Data terkini dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) menyebutkan, dari 41 daerah itu ada sekitar 14 kabupaten/kota yang sudah diinvestigasi dan masuk dalam tahap scan ulang Lembar Jawaban Komputernya (LJK).
Daerah-daerah tersebut yaitu: Sumatera Utara (6 Kabupaten/kota), Jambi ( 8 Kabupaten ), Sumatera Barat ( 2 Kabupaten ), Riau ( 1 Kabupaten ), Bangka Belitung, Lampung Kalteng, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (4 Kabupaten), Sulawesi Utara (3 Kabupaten), Sulawesi Selatan (2 Kabupaten), Maluku (2 Kabupaten), Maluku Utara, Jawa Timur ( 3 Kabupaten), Sulawesi Barat, Jawa Tengah (3 Kabupaten) Kecurangan yang terjadi tidak hanya karena oknum pejabat yang bersangkutan, tapi juga diduga karena sistem manual atau yang disebut dengan metode konvensional.
Sistem manual dikenal dengan sistem yang dilakukan dengan LJK terpusat. Sistem perekrutan dengan metode konvensional membuat perekrutan CPNS rawan kecurangan. Sistem perekrutan di atas, juga mengakibatkan proses rekrutmen CPNS rawan penyelewengan, hal ini sebagaimana dilansir Malang Corruption Watch (MCW) menyebutkan sebanyak 10 titik kerawanan penyelewengan proses rekruitmen CPNS.
Menurut Koordinator Divisi Advokasi MCW, Zainuddin, penyelewengan tersebut melibatkan pejabat pemerintah, panitia seleksi, politisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Termasuk seleksi jalur honorer kategori 2 dan jalur umum. Kesepuluh titik rawan itu antara lain kebocoran soal ujian, perjokian, suap, penyelundupan data dan saling titip pejabat lintas daerah. sumber : www.tempo.co.id
Transformasi BKN ITU LUAR BIASA !!!
Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan, seleksi CPNS khususnya yang menggunakan sistem LJK diduga rawan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, dan berbagai penyimpangan lain. Untuk mencegah hal itu, seluruh proses pelaksanaannya harus transparan. Transparansi menjadi prinsip utama mencegah KKN.
Guna mengatasi lemahnya sistem konvensional yang sarat akan kecurangan, maka instansi pemerintah Mealaui BKN meningkatkan kualitas pegawai dalam hal proses seleksi penerimaan CPNS dengan menggunakan alat bantu komputer atau disebut Computer Assisted Test (CAT).
Pengembangan Sistem Rekruitmen PNS yang diinovasikan oleh BKN dengan menggunakan model CAT ini LUAR BIASA dengan menggunakan pendekatan computeraize, artinya sistem seleksi CPNS akan menjalankan tes seleksi dengan menggunakan komputer secara langsung dan hasil penilaian melalui grade-nya bisa dilihat pada saat itu juga dan menjadikan sistem CAT sebagai terobosan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam bidang reformasi Birokrasi, dimana setiap orang bisa melihat langsung Live Score.
Kita bisa langsung tahu hasil test baik melalui Youtube, Situs Resmi BKN, Layar Digital yang disediakan di lokasi Test dan Whatshapp/Telegram Group sesama Peserta.
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu, dituntut kualitas pelayanan prima yang salah satunya tercermin dari transparansi. Dengan memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi itu, maka masyarakat dan stakeholders dapat menilai sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan mereka dan mengambil sikap yang tepat dalam merespons kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut.
Dengan konsep transparansi informasi yang diusung oleh seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT diharapkan bisa menciptakan opini yang positif terhadap pemerintah dalam hal penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS.
Bank Dunia menobatkan tes berbasis komputer (Computer Assisted Test, CAT) dalam rekrutmen CPNS sebagai produk unggul Indonesia dalam kategori Civil Service Management.
Dalam “Global Report: Public Sector Performance” pada Oktober 2018, Bank Dunia menilai CAT yang dikelola Badan Kepegawaian Negara memperbaiki kualitas sistem perekrutan CPNS di Indonesia. Perwakilan Bank Dunia, Edwin Ariadharma menyampaikan, terpilihnya CAT mewakili Indonesia karena keberhasilannya menghadirkan kepercayaan pada publik terhadap proses rekrutmen CPNS.
Dengan demikian, rekrutmen dianggap berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Sistem CAT dinyatakan berkontribusi terhadap penjaringan, di mana seseorang yang memang lolos itu dikarenakan kualitas kompetensi individunya. Otomatis, hal itu berdampak pada penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di masa depan. Selain itu, CAT dianggap telah memenuhi unsur improving public sector performance. “CAT berhasil mereformasi kualitas rekrutmen CPNS di Indonesia yang memenuhi empat unsur sebagai produk inovasi di sektor publik,” Sumber : Biro Humas BKN.
Adapun empat sektor tersebut adalah sebagai berikut.
- Aspek Political Leadership, diawali dengan inisiasi Kepala BKN dalam pengawasan terhadap proses rekrutmen CPNS. Sehingga pada 2014 Wakil Presiden menetapkan CAT BKN digunakan dalam sistem rekrutmen CPNS bagi seluruh instansi pemerintah pusat.
- Aspek Teknologi, Hal ini dikarenakan BKN melakukan pemanfaatan dan pengembangan teknologi secara mandiri untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah terkait, khususnya pada bidang teknologi dan cyber security.
- Aspek Transparansi, Rekrutmen CPNS menggunakan CAT menghasilkan sistem yang transparan dan akuntabel dikarenakan hasil seleksi dapat dipantau masyarakat secara langsung dan cepat.
- Aspek Kapasitas, Institusi BKN memastikan kesiapan sistem CAT dari sisi infrastruktur dan skema mekanisme tes sebelum digunakan secara nasional dalam proses rekrutmen CPNS.
Berbeda halnya dengan sistem alih Fungsi Pegawai KPK menjadi ASN yang sampe hari ini masih rame dan hangat uuntuk kita perbincangkan. Yang tidak lulus Lapor, dan yang dianggap Jujur ditangkap!!!
