Lensamandalika.com – Mandalika Hotel Association (MHA) menganggap pemerintah provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terlalu jauh mengintervensi terkait rencana standarisasi harga kamar hotel meskipun bertujuan untuk mendukung dan menyukseskan event-event nasional dan internasional yang nantinya akan dilaksanakan di NTB.
Sekjen MHA, Rata Wijaya kepada Lensa Mandalika, Selasa (14/12) mengatakan bahwa pemprov NTB lebih baik fokus terhadap kebutuhan pupuk bagi para petani yang belakangan ini sangat sulit didapat. Menurutnya, ada sederetan rencana budgeting yang dilakukan oleh hotel sebelum merilis harga.
“Harga kamar hotel itu melalui srangkaian proses budgeting, bukan asal taruh. Ada harga promo, low season, high season dan peak season, semua terinci dalam rate structure sebagai salah satu komponen budget.
Standarisasi harga hotel menurutnya tidak bisa dilakukan lantaran setiap hotel memiliki perbedaan layanan dan tipe kamar yang dijual. Selain itu kata Rate, penyusunannya juga berdasarkan kajian data lengkap seperti actual production, forecast potencial market, inflansi hingga variabel tambahan lainnya seperti potensi bencana, hingga situasi sosial politik.
“Jadi ketika pemerintah mau membuat standar baku acuan harga hotel malah memperlihatkan ketidak pahaman kita, hotel memiliki standar berbeda, fasilitas berbeda dengan segmentasi berbeda. Logikanya pemerintah harus senang ketika harga hotel naik, serapan pajak akan semakin tinggi. Kok malah kebalik,” ungkap General Manager Tunak Cottage and Restaurant itu.
Dikatannya, para hotelier telah membuat rekayasa harga hotel yang sudah sangat terinci dengan berbagai indikator untuk menentukan harga terbaik pada setiap musim pembelian.
“Kami sudah atur Best available rate (BAR) 1, 2, 3 dan dimana-mana hotel menuntut management dan karyawan melakukan up selling, menjual dengan harga tertinggi. Jika tak terbeli maka hotelnya yang akan rugi sendiri, dan saya yakin tidak ada hotel yang mau rugi,” jelasnya.
Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Yusron Hadi mengatakan, diundangnya pihak perhotelan untuk membahas mengenai standarisasi harga hotel adalah untuk menghimpun pendapat yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang sesuai.
“Kita perlu menilai dari banyak sisi jangan sampai ikhtiar ini melemahkan sisi lainnya. Yang pasti pemerintah harus hadir untuk mempersiapkan banyak hal selain ini (standarisasi harga hotel), kata Yusron kepada Lensa Mandalika, Selasa (14/4).
Dikatakannya, standarisasi harga itu tidak bisa langsung diputuskan begitu saja karena perlu dengar masukan, dan nantinya keputusan pemerintah didasarkan oleh data dan fakta di lapangan.
“Soal harga naik ini sudah ada yang menginformasikan dan banyak hotel-hotel untuk sepekan pada saat berlangsungnya MotoGP di bulan Maret sudha terbooking. Artiny dengan harga yang ditawarkan itu pengunjung siap,” kata Yusron.
Masukan-masukan yang disampaikan oleh piahk perhotelan, menurut Yusron akan dikaji seperti apa keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya.
“Kita belum sampai menyodorkan standar harga, pemerintah juga mencermati pasar,” imbuhnya.
“Masukan dari hotel menyatakan boleh jadi harga pas event naik dalam sepekan, tapi saat diluar event yang sekian bulan penginapan dan usaha wisata pemasukannya minim. Itu jadi masukan buat kita juga,” pungkasnya. (red.lm)
