Lensamandalika.com – Setidaknya 2.500 pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil Negara (ASN) Kabupaten Lombok Tengah siap-siap dipotong gajinya untuk biaya pembelian tiket MotoGP Maret ini. Tapi ini bagi ASN pilihan, sementara bagi yang tidak mau tidak akan diberikan sanksi namun menjadi urusan kepala OPD masing-masing.
Sebelumnya, beredar luas Surat Edaran (SE) Sekda Provinsi NTB yang mewajibkan ASN untuk membeli tiket Motogp tanggal 18 – 20 Maret. SE ini sontak membuat heboh. Gubernur dan Wagub pun dibuat terkejut dan membantah mewajibkan ASN beli tiket MotoGP.
Wakil Bupati Lombok Tengah, HM. Nursiah mengatakan kewajiban ASN untuk membeli tiket Motogp merupakan bentuk partisipasi dalam suksesi dan sekaligus menikmati perhelatan balap MotoGP.
Dijelaskan wabup, caranya nanti koordinator untuk masing-masing dinas oleh Asisten Setda dengan cara melakukan pemotongan gaji kepada mereka diwajibkan ikut berpartisipasi.
“Jadi kita melihat kemampuan kondisinya ya, sesuai dengan tingkat pangkat dan golongan dan terpenting yakni kemampuan keuangan,” ungkap wabup kepada media pekan lalu mengutip radarmandalika, Senin (7/3/2022).
Sementara, Sekda Loteng, L Firman Wijaya mengatakan pihaknya mengimbau kepada seluruh ASN Lombok Tengah untuk ikut berpartisipasi suksesi MOTOGP dengan membeli tiket.
“Kita wajibkan secara terbatas. Tergantung pangkat dalam golongan juga yang mampu baik jenis dan tingkatan tiket apa yang akan dibeli,” jelas Firman.
Dalam pembelian tiket ini, secara otomatis para ASN tidak membeli tiket sendiri. Ada yang mengakomodir. “Ini memudahkan karena diskon ini diberikan kepada warga ber-KTP NTB. Sehingga harus dipastikan jumlah keseluruhan ASN tapi ini tidak diwajibkan bagi semua,” terangnya.
“Dari 9.000 ASN di Loteng, yang diwajibkan membeli tiket sekali lagi ada 2.500 ASN, ” sambungnya. (red/lm)
