Lensamandalika.com – Pengembangan Kawasan di sekitar Sirkuit Mandalika tak ada henti hentinya. Pemerintah kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pengembangan kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) di Kabupaten Lombok Tengah tersebut.
Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah mengatakan alokasi anggaran Rp 1,7 triliun itu ditetapkan pemerintah pusat dalam rapat percepatan lima DSP nasional (Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Borobudur dan Danau Toba) yang dilaksanakan di Labuan Bajo dipimpin Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
“Sesuai arahan Pak Jokowi, lima DSP ini harus tuntas paling lambat 2024,” ujarnya di Mataram kemarin.
Dia menjelaskan dalam rapat yang dihadiri lima perwakilan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota di mana lokasi DSP berada, setiap pemerintah daerah di minta untuk menginventarisir apa saja yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan lima DSP tersebut.
Setelah di inventarisasi, akhirnya dikerucutkan ada tiga yang dibutuhkan. Pertama, pengembangan konektivitas dan aksebilitas, seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan dan lain-lain.
Kedua amenitas seperti dukungan desa desa wisata, atraksi dan lain-lain. Ketiga sarana pendukung seperti masalah sampah, rumah sakit dan lain-lain.
“Itu hasil rapatnya. Dan diputuskan lah oleh pemerintah untuk menambah anggaran untuk lima DSP sebesar Rp18,9 triliun. Dari jumlah itu, untuk NTB dialokasikan Rp1,7 triliun,” terang Ridwan Syah.
Ridwansyah mengatakan Pemprov NTB sebetulnya mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pengembangan DSP Mandalika sebesar Rp2 triliun. Dengan asumsi terdapat daerah penyangga Mandalika, seperti Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Sumbawa. Hanya saja hasil keputusan rapat anggaran tersebut diperuntukkan dulu untuk Kabupaten Lombok Tengah, sehingga yang final anggaran Rp1,7 triliun. Dana tersebut dipakai untuk tahun 2022 dan 2023.
Ridwansyah mengatakan nantinya dana itu dipakai untuk melanjutkan pembangunan jalan dari simpang Sunggung Kuta, Awang Lombok Tengah ke Keruak Lombok Timur. Di mana jalan ini diharapkan untuk aksebilitas menuju Mandalika dari arah timur.
Lalu ruas jalan Lembar-Sekotong yang sekarang ini sempit dan hancur mulai dari Gili Mas menuju Lembar. Untuk jalan Ini diusulkan anggaran sebesar Rp222 miliar. Selanjutnya, untuk pengolahan sampah mulai Pengengat, Kebon Kongok, dan Lemer, dan beberapa lokasi lain diusulkan Rp300 miliar.
Kemudian anggaran itu juga dialokasikan untuk pengembangan tujuh desa penyangga Mandalika, seperti peningkatan jalan desa, air bersih, rumah layak huni, dan homestay.
“Itu semua juga akan dituntaskan,” katanya.
Namun demikian poin penting yang ditekankan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, yakni persoalan sampah yang di seputar kawasan Mandalika yang harus tuntas di 2023. Hal ini juga termasuk dengan empat DSP lainnya, seperti Labuan Bajo, Likupang, Borobudur dan Danau Toba.
Selain itu juga, dari anggaran tersebut pihaknya ingin melengkapi bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Mandalika, sekitar Rp75 miliar. Termasuk, usulan lampu penerangan jalan senilai Rp400 miliar untuk jalan bypass BIL-Mandalika.
“Nah mudah-mudahan dana Rp1,7 triliun ini tidak bergeser, tidak juga berkurang, tapi kalau bisa bertambah. Namun tentunya catatan presiden, proyek itu tidak mangkrak,” ujar mantan Kepala Bappeda NTB ini.
“Mangkrak itu mana proyek yang diusulkan tersebut dipastikan dulu lahannya sudah siap, jangan sampai tidak siap. Misalkan penanganan sampah di Kebun Kongok, ternyata lahannya belum selesai ya itu dicoret aja,” sambung Dae Iwan.
Disinggung terkait kepastian lahan untuk jalan, Ridwan Syah memastikan bahwa tidak ada masalah.
“Sudah beres dan desainnya itu sudah siap dari tahun lalu. Karena jalan itu tidak butuh terlalu banyak lahan, karena sifatnya pelebaran saja,” ucapnya.
Oleh karena itu, untuk memastikan semua tersebut berjalan dengan baik, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Rapat itu dilakukan guna memastikan alokasi anggaran yang diberikan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga diharapkan pengerjaan bisa berjalan di 2022 atau 2023 mendatang. (red/lm)
