Oleh : Liga Ayun Selatan : I2F022007 (Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mataram)
Berita- Neoliberalisme adalah suatu ideologi ekonomi yang muncul pada akhir abad ke-20 yang mengutamakan kebijakan pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam urusan ekonomi.
Konsep neoliberalisme pertama kali di perkenalkan pada tahun 1930-an oleh ekonom seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman, tetapi mulai diterapkan secara luas pada tahun 1980-an dan 1990-an di berbagai belahan dunia, terutama dalam kebijakan ekonomi negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter (IMF) dan World Bank.
Neoliberalisme, sebagai suatu pandangan ekonomi yang mengutamakan pasar bebas dan privatisasi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di berbagai belahan dunia.
Neoliberalisme mengemukakan bahwa pasar bebas dan persaingan adalah mekanisme terbaik untuk mengatur ekonomi, dan bahwa pengurangan campur tangan pemerintah dalam ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam pandangan neoliberalisme, pemerintah seharusnya hanya berperan terbatas dalam ekonomi, dan sektor swasta seharusnya menjadi motor penggerak petumbuhan ekonomi dan pemberi solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir ini, kritik terhadap neoliberalisme semakin berkembang karena dilihat sebagai penyebab ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, perlambatan pemerataan ekonomi, pengabaian terhadap isu-isu sosial dan penurunan kualitas hidup masyarakat.
Kritikus juga berpendapat bahwa neoliberalisme dapat menyebabkan konsekuensi sosial yang merugikan, seperti pengurangan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta peminggiran terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan.
Selama ini audit paling sering diteorikan sebagai alat penting dalam penyebaran neoliberalisme (Gendron, Coofer dan Townley, 2007). Sebagian besar studi akuntansi neoliberalisme menyajikan akuntansi dan audit sebagai alat untuk menegaskan kembali dan merasionalisasi tatanan neoliberal, tetapi ini sebenarnya tidak dibenarkan secara universal, audit juga dapat dimobilisasi dalam strategi perlawanan terhadap neoliberalisme (Andrew & Cahill, 2017).
Dalam konteks ini, audit telah muncul sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap pandangan neoliberalisme. Namun, cara audit dapat digunakan sebagai alat perlawanan terhadap tatanan neoliberal masih belum bisa dieksplorasi (Gilbert, 2020).
Hanya saja audit menjadi suatu alat untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan keyakinan atas kinerja suatu entitas, dapat digunakan untuk mengungkap ketidakberdayaan masyarakat yang diabaikan oleh kebijakan neoliberal, serta mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Peran audit yang cukup radikal dalam melawan neoliberal dalam realitasnya bisa kita temukan dari Penelitian Christine Gilbert yang berjudul The audit of public debt : Auditing as a device for political resistance in a neoliberal era. Penelitian ini mempelajari tentang kasus negosiasi ulang utang publik Ekuador (2007-2009), dimana pemerintah Ekuador secara khusus menggunakan audit utang publiknya dalam upaya menegosiasi kembali utang yang berkaitan dengan tindakan neoliberal.
Hasil penelitian dari Christine Gilbert ini menunjukkan bagaimana audit dapat dimobilisasi sebagai alat perlawanan politik dengan memberikan narasi alternatif dan menciptakan hubungan akuntabilitas dan bagaimana hal ini bisa difasilitasi karena legitimasi dan kapasitas legitimasi tersebut dapat mengikuti audit seperti yang diperkenalkan dalam ruang baru.
Studi kasus diatas mencangkup potensi peran audit sebagai perlawanan politik.ekuador menggunakan audit khusus untuk menentukan berapa proporsi utang negara yang tidak sah dan mungkin tidak perlu diganti oleh negara.
Studi tentang keberhasilan Ekuador dalam renegosiasi utang publiknya lantas tidak membuat kita menyimpulkan bahwa Ekuador telah terbebas sepenuhnya dari cengkraman dan jeratan jaring-jaring neoliberalisme, akan tetapi studi diatas sekali lagi memberikan penegasan bahwa negara Ekuador telah menunjukkan upaya dan tindakan perlawanan terhadap neoliberalisme itu sendiri. Tujuannya tentu untuk membebaskan diri dari kewajiban tertentu yang dipaksakan oleh aktor neoliberal dominan.
Dalam kaitannya dengan menyuarakan kepentingan publik, audit juga memiliki peran yang begitu penting. Audit dapat membantu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau perusahaan.
Audit yang dilakukan secara independen dapat mengungkapkan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan tentang bagaimana sumber daya publik dikelola, apakah kebijakan telah dilaksanakan dengan benar, dan apakah ada pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi. Informasi ini dapat digunakan untuk menyuarakan kepentingan publik, memastikan pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan, dan meminta pertanggungjawaban bagi pelaku kebijakan atau perusahaan.
Audit juga dapat membantu dalam memastikan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks neoliberalisme, privatisasi dan deregulasi seringkali berdampak pada pengurangan peran pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
Audit dapat mengawasi kinerja penyedia layanan publik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan berkualitas, efisien, dan sesuai dengan kepentingan publik.
Selain itu juga Audit dapat membantu dalam mengidentifikasi dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan neoliberal. Kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan seringkali dapat mengabaikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Audit dapat mengukur dampak ini, misalnya dalam hal ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, atau hak asasi manusia, dan menggunakannya sebagai dasar untuk menyuarakan kepentingan publik dan mendorong perubahan kebijakan yang berkelanjutan dan adil.
Mengedepankan Kepentingan Masyarakat Sipil: Audit dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat sipil dalam menyuarakan kepentingan mereka.
Audit yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil atau LSM dapat memberikan data, temuan, dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai argumen dalam advokasi atau kampanye untuk perubahan kebijakan atau perlindungan kepentingan publik.
Audit dapat membantu memperkuat suara masyarakat sipil dalam menghadapi kebijakan neoliberal yang mungkin mengabaikan atau merugikan mereka.
Daftar Pustaka
Gendron, Y., Cooper, D. J., & Townley, B. (2007). The construction of auditing expertise in measuring government performance. Accounting, Organizations and
Society, 32(1-2), 101–129
Andrew, J., & Cahill, D. (2017). Rationalising and resisting neoliberalism: The uneven geography of costs. Critical Perspectives on Accounting, 45, 12–28
Gilbert, C. (2022). The audit of public debt: Auditing as a device for political resistance in a neoliberal era. Critical Perspectives on Accounting, 85, 102263.
