Lensamandalika.com – Aliansi Kecimol (AK) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali membuat kegaduhan akibat unggahan media sosial yang mengatasnamakan Humas asosiasi tersebut, Kamis (20/11/25).
Sejumlah tokoh meradang lantaran Humas AK NTB menyebut Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lalu Sungkul otak dangkal.
“Semakin banyak bicara semakin kelihatan isi otak ini orang. Menurut kami, ini kadispar paling dungu senusantara,” bunyi caption yang menampilkan kolase foto Lalu Sungkul dan artikel berita.
Pada kolase foto tersebut, Humas AK NTB bahkan menyebut otak dangkal Lalu Sungkul perlu diisi lagi supaya berilmu.
Sejumlah tokoh dari lintas organisasi lantas keberatan dan menganggap unggahan AK NTB terlalu berlebihan dan sarat narasi kebencian.
Ketua Laskar Sasak Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Toni dengan tegas menyebut HUMAS AK-NTB telah Menghina tokoh masyarakat Kecamatan Pujut.
“Pernyataan HUMAS AK-NTB tidak hanya menghina pejabat daerah, tetapi juga telah merendahkan martabat warga Pujut. Kami tidak menerima bentuk generalisasi yang menjelekkan masyarakat kami. Warga Pujut bukan tempat untuk dijadikan bahan hinaan atau sindiran,” tegasnya.
Ia juga mengecam keras penggunaan bahasa kasar dan tidak beretika yang menurutnya tidak mencerminkan budaya Sasak yang santun dan beradab.
“Saya peringatkan HUMAS AK-NTB: jangan seenaknya bicara seakan Anda paling benar. Jangan tarik-tarik nama Pujut dalam narasi yang merendahkan. Warga Pujut punya harga diri, punya kultur yang dijunjung, dan kami tidak tinggal diam jika nama kami dipakai untuk menyerang pihak lain,” ungkapnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Sekjen Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) Abdul Muthalib. Dikatakannya sebutan “otak dangkal” dan “dungu” bukan hanya penghinaan terhadap pribadi Lalu Sungkul, tetapi juga bentuk pelecehan yang menyakiti masyarakat Pujut dan Lombok Tengah secara umum.
“Kritik boleh disampaikan, tetapi tidak dengan cara yang mempermalukan dan merendahkan pribadi,” tegasnya.
“SWIM menilai tindakan AK NTB sebagai langkah yang tidak dewasa, tidak beradab, dan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial,” katanya.
Tokoh lainnya, Kedim Marzuki Yahya, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP PPDI, mengecam keras unggahan Asosiasi Kecimol NTB yang melontarkan kata-kata merendahkan terhadap Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lalu Sungkul.
“Tindakan tersebut tidak mencerminkan etika publik dan melampaui batas kewajaran dalam menyampaikan kritik,” terang Sekretaris Desa Rembitan itu.
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi tata krama dan kehormatan aparatur, dirinya menilai ucapan bernada penghinaan seperti itu merupakan tindakan tidak patut, tidak profesional, dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kritik harus berbasis argumen, bukan caci-maki,” tegasnya.
Pegiat sosial Amaq Ketujur juga turut mengomentari unggahan AK NTB yang dinilai menghina Lalu Sungkul yang sebelumnya merupakan Camat Pujut selama lebih dari 6 tahun.
Dirinya secara terbuka mengakui menjadi oposisi pemerintahan dan kerap berbeda pendapat dengan Lalu Sungkul dalam banyak hal. Namun menurutnya, perbedaan pandangan tidak pernah menjadi alasan untuk menyerang kehormatan pribadi seseorang.
“Penyebutan nama beliau—apalagi dengan panggilan akrabnya—lalu dipasangkan dengan istilah “otak dangkal”, adalah tindakan yang tidak pantas, tidak etis, dan tidak mencerminkan tradisi hormat orang selatan. Sebagai sesama warga selatan, saya secara tegas menolak framing semacam itu dan merasa perlu melawan narasi yang dapat memecah belah masyarakat,” kecammya.
Sementara itu, Rata Wijaya, Ketua Blok Pujut, meminta Humas Asosiasi Kecimol NTB (AK NTB) untuk memahami substansi persoalan dan tidak menyerang personal siapa pun dalam polemik ini.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan itu wajar dan sah, tetapi menyerang kehormatan seseorang dengan kata-kata merendahkan bukanlah bagian dari tradisi dialog yang baik.
“Jika persoalan dibawa pada ranah personal, tentu kami juga tidak akan tinggal diam ketika orang tua kami diusik. Beliau, yang pernah bertahun-tahun menjabat sebagai Camat Pujut, telah membimbing kami dalam berbagai kegiatan adat dan budaya. Karena itu, kami mempertanyakan kembali, ketololan seperti apa yang dimaksud oleh Humas AK NTB dalam unggahannya tersebut,” pungkasnyan
Semua tokoh tersebut mendesak pihak HUMAS AK-NTB untuk segera mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Lombok Tengah, terutama warga Pujut dan masyarakat Sasak pada umumnya. (Red/LM)
.
