lensamandalika.com – Ribuan tenaga honor yang masuk kategori P2 dan P3 kembali menyambangi kantor DPRD Lombok Timur pada Kamis (10/8/23). Para tenaga honorer tersebut menuntut diakomodir dan diprioritaskan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan diselenggarakan tahun ini.
Para tenaga honorer tersebut merupakan tenaga guru kategori P2 dan P3, baik itu jenjang pendidikan SD maupun SMP. Mereka yang berasal dari 21 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Kedatangan para tenaga honorer ke kantor dewan mendapatkan pengawalan aparat kepolisian. Sebelum diterima perwakilan dari kantor dewan, mereka melakukan orasi di depan kantor dewan tersebut. Baru setelah itu perwakilan mereka diterima oleh komisi terkait.
”Kami yang datang ke sini adalah honor kategori P2 yang merupakan eks honor K2 yang sebelumnya juga pernah tes di tahun 2013. Sebagian lagi adalah P3 yang merupakan tenaga honor dengan pengabdian diatas 3 tahun,” tegas Ketua Forum Guru Honor Lombok Timur, Sunarno.
Para tenaga honorer adalah tenaga honor yang sudah mengabdi di atas 10 tahun. Karenanya kedatangan mereka ke kantor dewan ini tidak lain yaitu untuk menyampaikan aspirasi agar mereka diakomodir dan diprioritaskan dalam perekrutan PPPK tahun ini.
“Di data kami jumlah PPPK yang kategori P2 ada sekitar 700 san orang. Belum lagi tenaga honor kategori P3. Sehingga total keseluran yang sedang kami perjuangkan sekitar 2 ribu lebih yang semuanya merupakan guru,” ucapnya.
Dalam waktu dekat ini para tenaga honorer juga akan mendatangi Kemenpan RB untuk menyampaikan aspirasi serupa.
”Apa yang menjadi aspirasi kami adalah bisa diperjuangkan oleh dewan terutama Pemkab Lombok Timur,” tambah Sunarno.
Sementara itu Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, As’ad ketika dimintai tanggapan berkaitan dengan tuntutan ratusan tenaga honor ini mengaku bahwa pihaknya akan selalu berupaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasikan. Terlebih lagi di tahun ini kembali akan dilakukan perekrutan tenaga PPPK, dimana untuk perekrutan tahun ini Lombok Timur mendapatkan kuota formasi sebanyak 793.
” Sekarang kita kan tinggal menunggu seperti apa teknis pengangkatan di tahun ini. Kita hanya baru terima alokasi formasinya saja,” ucapnya.
Dari 973 kuota formasi PPPK yang didapatkan Lombok Timur di tahun ini, sebanyak 400 formasi merupakan tenaga guru dan 200 formasi untuk tenaga Kesehatan kemudian sisanya tenaga teknis.
” Untuk pengangkatan P2 dan P3 ini kita masih tunggu teknis labih lanjut dari pusat. Untuk sementara ini kita masih belum bisa pastikan seperti apa proses perekrutannya,” lanjutnya.
Di tempat terpisah, anggota DPRD Lombok Timur, Huspiani menyatakan bahwa berkaitan dengan kebijakan PPPK dari awal sedikit mengalami perbedaan karena perekrutan PPPK ini merupakan kebijakan pusat. Selain itu perekrutan PPPK ini juga disesuaikan dengan kebutuhan PNS di OPD tersebut.
”Tetapi yang menjadi masalah baru terkait ada tenaga honor yang merasa di pinggirkan dan sisihkan. Kalau untuk penggajian ASN kita termasuk untuk PPPK ini insyaallah akan terakomodir,” tutupnya. (red/Respa)
