Mataram – Menindaklanjuti semakin bertambahnya kasus positif dan himbauan agar masyarakat sementara waktu untuk diam di rumah, Pemprov NTB telah memastikan ketersediaan dan standar/kualitas bahan pokok yang akan segera disalurkan kepada masyarakat berupa paket sembako Jaring Pengaman Nasional (JPS) Gemilang untuk 105.000 KK se-NTB dengan nilai setiap paket 250.000/KK.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi melalui rilis resmi yang disampaikan pada Selasa malam (14/4/2020) menjelaskan bahwa setiap paket tersebut berisi 10 Kg beras kualitas premium, telur 20 butir, minyak goreng 1 Liter, paket masker dan suplemen, susu kedelai/serbat jahe, minyak kayu putih/minyak cengkeh 10 ml, sabun cair 65ml/sabun batang. Paket bantuan tersebut akan diberikan selama 3 bulan yang akan dimulai pada April hingga Juni 2020.
Baca Juga: Positif Corona Naik Jadi 41 Orang, Pemprov NTB Siap Edarkan 105.000 Paket Sembako.
Rincian harga bahan-bahan yang diperuntukkan kepada masyarakat melalu program JPS Gemilang tersebut sempat menjadi perbincangan warganet melalui laman social media facebook, terutama harga minyak goreng yang harganya dua kali lipat dari harga biasanya untuk takaran satu liter.
“Yang jadi sorotan, harga minyak 1 liter Rp. 33.000,- ? Ayolah, jangan apa cari untung” ungkap facebooker tersebut pada laman facebooknya dengan menambahkan foto halaman koran lokal bertuliskan “Jangan ada markup bantuan Sembako”.
Baca Juga: Selain JPS Gemilang, Warga NTB Juga Ketiban Program PKH dan JPS Pusat
Demi menghilangkan stigma negatif ditengah masyarakat, Gubernur Provinsi NTB DR. H. Zulkieflimansyah, memberikan klarifikasi terkait harga minyak tersebut melalui laman facebook pribadi miliknya, Rabu (15/4/2020) kemarin.
Menurut Gubernur, tujuan pembagian JPS Gemilang bukan hanya untuk membagi sembako tetapi juga untuk menggeliatkan ekonomi dan memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal di NTB.
“Jangan bandingkan harga minyak goreng kita dengan minyak goreng dari perusahaan-perusahaan raksasa itu, karena jelas kita kalah jauh,”tulis Gubernur lewat laman facebooknya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari awal sudah berdiskusi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, Inspektorat terkait produk lokal yang pasti harganya lebih mahal dan kualitasnya dibawah produsen yang sudah mapan.
Baca Juga: Corona Belum Usai, MUI Loteng Himbau Umat Islam Tetap Ibadah di Rumah
“Tidak mungkin UKM kita akan bersaing dgn perusahaan-perusahaan besar dalam hal harga dan kualitas. Peralatan kita ala kadarnya tapi insyaAllah Akan Ada LEARNING BY DOING, akan ada masukan, penyempurnaan dll sehingga lambat laun kualitas dan harganya akan mampu bersaing,” jelasnya.
Menurutnya, kalau pemerintah membeli produk lokal lebih mahal, bukan karena mau korupsi atau mark up anggaran, tetapi karena pemerintah menghargai pembelajaran, akumulasi pengalaman dan kemampuan yang harganya lebih mahal.
“Menghargai pembelajaran dan pengalaman inilah yg membuat produk-produk kita jadi Lebih mahal,” imbuhnya.
Ia meminta kepada masyarakat untuk segera melapor ke Polisi dan Kejaksaan jika melihat atau mengetahui terjadinya mark-up untuk kepentingan pribadi atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan apalagi mengharapkan fee dari pekerjaan demi kepentingan rakyat banyak itu.
Baca Juga: 90 Negara Termasuk Indonesia, Mengantre Utang di IMF Untuk Cegah Corona
Gubernur juga menjelaskan bahwa pada teori apapun tentang Industrialisasi, semua akan mengalami hal yg sama, yaitu produk awal lebih mahal, kualitas kurang, tapi seiring berjalannya waktu akan ada masukan, dan kritikan sehingga lambat laun hasilnya akan lebih baik dan sempurna.
“Pemerintah sengaja membeli produk lokal lebih mahal bukan karena tidak mengerti ada produk lain dari luar yg lebih murah, namun pemerintah bermaksud untuk menghargai pembelajaran. Perjalanan panjang, selalu harus di mulai dengan langkah pertama,” tegasnya. (red/_dwr)
