Lensamandalika.com – PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyetujui dana pinjaman senilai Rp750 miliar kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, H Ridwan Syah di Mataram, Kamis (12/8) mengatakan penandatangan pinjaman akan dilakukan Gubernur NTB dengan PT SMI pada Jumat (13/8) kemarin.
Ia menjelaskan, pinjaman uang sebesar Rp 750 miliar itu diperuntukkan untuk dua item prioritas, yakni Perda Percepatan Jalan senilai Rp 250 miliar dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB senilai Rp500 miliar.
“Kenapa kita harus pinjam, karena selama tiga tahun ini anggaran kita tersedot untuk gempa dan penanganan Covid-19 sampai sekarang. Jumlahnya sampai Rp 1,5 triliun untuk Covid-19 saja, sehingga akhirnya pelaksanaan Perda menjadi tertunda, sementara pekerjaan sudah dilelang dan proses pengerjaan mulai 2020 sampai 2022,” ucapnya.
Oleh karena itu, akibat anggarannya tersedot untuk Covid-19 sehingga Pemprov NTB memiliki tanggungan ke pihak ketiga atau rekanan mencapai Rp 500 miliar, sehingga Rp 250 miliar itu dipakai untuk membayar percepatan jalan tersebut. Jumlahnya terdapat 14 paket pengerjaan atau 1/3 dari Perda percepatan jalan.
Pembiayaan yang dibiayai oleh PT SMI yakni jalan-jalan terisolir yang sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi jalannya yang belum mantap, jalannya rusak. Contoh jalan Pusuk di Lombok, Lunyuk dan Bima.
“Inilah kenapa kita melakukan pinjaman dan mengarahkan uangnya itu. Tidak kita ambil sepenuhnya karena Pak Gubernur keputusan politiknya biaya percepatan jalan hanya kepada ruas yang menjadi prioritas sekaligus untuk menutupi kekurangan pemerintah daerah dalam membayar kontraknya,” terang mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ini dikutip dari republika.
Selain membiayai Perda Percepatan Jalan, Ridwan Syah menyatakan, uang pinjaman tersebut digunakan untuk meningkatkan pengembangan RSUD Provinsi NTB. Yakni menghadirkan rumah sakit yang memiliki pelayanan standar internasional untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP 2022 mendatang.
Ada dua item kegiatan pengembangan RSUD Provinsi NTB, sebut Ridwan Syah antara lain melanjutkan pembangunan gedung trauma center senilai Rp83 miliar. Dimana gedung ini fungsikan sementara untuk IGD Covid-19 yang tadinya direncanakan akan berdiri enam lantai, namun terhenti saat ini baru dua lantai.
Selanjutnya, untuk membangun IGD terpadu dan ruang perawatan serta pembelian alat kesehatan (alkes) rumah sakit. Oleh karena itu, menurut Ridwan dengan pembiayaan pinjaman SMI ini nantinya, dapat memastikan kesiapan Pemprov NTB untuk menyediakan rumah sakit berstandar internasional dilengakpi dokter-dokternya dan heliped sesuai standar Dorna.
Kemudian, untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan rumah sakit terbaik, sehingga diharapkan RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan di Indonesia Timur khusus untuk jantung dan penanganan radiasi kanker, sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh harus berobat ke Jakarta, Surabaya atau Bali.
Ridwan Syah melanjutkan, pinjaman dari PT SMI tersebut mulai efektif usai penandatanganan dilakukan dan sudah harus terserap ke daerah paling lambat Juni 2022 dan 60-70 persen tahun 2021 dan sisanya 40 persen di tahun 2022. Sedangkan, pemberian pinjaman okeh PT SMI ini dalam konteks pemulihan ekonomi daerah dan tidak banyak daerah yang bisa mendapatkannya. Karena NTB saja harus bersaing dengan 113 Pemda di seluruh Indonesia.
“Kenapa dapat karena kita dianggap memiliki kemampuan fiskal cicilan dan mulai dibayar 2023. Pembayaran melalui pemotongan DAU yang diberikan negara setiap tahunnya dan jumlahnya bervariasi, sehingga dana pinjaman produktif dan dibutuhkan masyarakat serta ini masuk dalam RPJMD,” pungkasnya. (red/lm)
