Mataram – Ketua Umum Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mataram, Arif Rahman turut heran dan mempertanyakan anggaran distribusi JPS Mataram yang menelan angka sampai 1,2 Miliar dari APBD.
Anggaran distribusi ini diketahui dari hasil ekspose anggaran Penanganan covid-19 untuk tahap 1 dan tahap 2 Walikota Mataram di DPRD Kota Mataram pada Jumat (6/5).
Baca Juga: Update Corona NTB 13 Mei: 9 Sembuh Baru, 5 Tambahan Positif, Total Jadi 344
“Saya cukup heran dan terus bertanya kok bisa distribusi JPS Mataram menelan anggaran sampe 1,2 Miliar padahal luas wilayah Kota ini hanya 61,30 km2. Maka dari itu kami berharap terbukalah wahai Tuan Walikota beserta jajarannya karena uang yang ada gunakan ini merupakan uang rakyat bukan uang pribadi, ungkap Arif”.
Selain masalah angggaran distribusi, KAMMI Mataram juga menyorot soal anggaran JPS Mataram sejumlah 64 Miliar dan data penerima sebanyak 22.442 KK yang rencananya akan menerima JPS Mataram.
Baca Juga: Antisipasi Corona Transmisi Lokal, Pemprov NTB Imbau Warga Rajin Pakai Masker
“Data penerima dan besaran jumlah paket yang mereka terima itu sebenarnya berapa ? Pemkot harus punya hati untuk membuka data ini kepada publik. Data seperti ini tidak boleh disembunyikan, UU Keterbukaan Informasi Publik sudah mengatur hal itu. Jadi berhentilah tuan Walikota untuk tertutup, bukalah informasi ini kepada publik, lanjut Arif”.
Senada dengan hal tersebut, Sekertaris Bidang Kebijakan Publik KAMMI Mataram, Baiq Nazla Aulia Sabrina juga mengungkapkan data merupakan kunci utama dalam pendistribusian bantuan dan jangan sampai Pemkot Mataram melakukan kesalahan yang sama berupa kesalahan data, dimana orang kaya dan pemilik hotel yang justru terdata dalam menerima JPS ini. (Red/Letter A)
