Lensamandalika.com – Kepala Desa Masmas, Kecamatan Batukliang Utara Haji Habiburrahman akhirnya buka suara terkait aksi demo yang ditujukan padanya pada 23 Juli lalu yang menuntut dirinya untuk mundur dari jabatan kepala desa.
Saat ditemui oleh redaksi lensamandalika.com, Habib sapaan akrabnya mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar dan mengapresiasi tindakan tersebut sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan yang ia pimpin.
“Wajar, dan saya apresiasi. Ini artinya warga masih peduli tentang desanya sendiri, hanya saja cara ini yang kurang elok. Kenapa korlap aksi tidak datang baik baik dan mengajak kami berdiskusi. Bukankah itu jauh lebih elok,” terangnya.
Ia menyayangkan pemberitaan yang dilakukan oleh sebuah situs berita daring yang mengatakan ahwa aksi demo tersebut diikuti oleh ribuan orang warga desa Mas-mas, padahal menurutnya aksi demo tersebut diikuti oleh kurang dari seratus orang.
“Kenapa harus bawa masa, yang sekalipun itu tidak mencapai seratus orang bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh salah satu media online yang mengatakan ribuan orang yang belum mereka tau akan duduk persoalan yang sebenarnya,” imbuhnya.
Terkait tuntutan-tuntutan yang dibawa saat aksi, lanjut Habib yang juga sangat keliru. Pasalnya tuntutan mengenai jalan depan rumah salah satu korlap aksi yang tidak diperbaiki adalah jalan rusak yang merupakan wilayah dari Desa Bebuak.
“Menurut salah seorang saksi mata dari aksi demo tersebut yang sangat bisa saya percayai, yang asli demo hanya sekitar 40an orang, selebihnya adalah warga yang cuma menonton. Itupun sebagian besarnya adalah warga yang punya persoalan pribadi dengan kepala desa,” bebernya.
Empat hari setelah aksi demo tersebut, tepatnya pada Senin (27/7) lalu, Ketua BPD mengundang semua pihak terkait untuk duduk bersama guna memberikan klarifikasi terhadap semua tututan para pendemo, diantara yang diundang pada kesempatan tersebut adalah Bapak Camat Batukliang Utara, semua Kadus, semua Anggota BPD, Tiga Orang Korlap Aksi, Babin Kamtibmas, Babinsa dan Pol PP.
Habib mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut, Camat Batukliang Utara memberikan jawaban satu persatu mulai dari tuntutan terhadap SPJ, LKPDes dan LPPDes. Terkait SPJ, Habib menerangkan bahwa Camat BKU mengatakan bahwa SPJ adalah Dokumen Negara yang tidak bisa di berikan sembarangan kepada siapapun bahkan kepada BPD Sekalipun karena kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati Lewat DPMD. Sehingga sangat tidak tepat kalau warga minta SPJ yang saat ini masih berada di tangan inspektorat guna kepentingan pemeriksaan.
Lebih lanjut, Habib juga menepis pemberitaan yang mengatakan bahwa Kepala Desa dan Ketua Bumdes tidak berani keluar menemui warga sama sekali tidak bernar lantaran dirinya berkali kali keluar untuk memberikan jawaban kepada pendemo.
“Bahkan ketua bumdes sampai mencak-mencak minta diberikan hak jawab, tapi oleh Polisi yang memberikan pengamanan tidak memberikan kesempatan bahkan Kades dan Ketua Bumdes diminta masuk kembali demi menjaga situasi agar tetap kondusif.
Atas kekeliruan pemberitaan tersebut, Habib menyebutkan bahwa pihak redaksi media daring tersebut langsung datang menemuinya guna meminta maaf dan siap membuat rilis baru sebagai klarifikasi.
Salah satu staff kantor desa yang juga namanya ikut diseret pada aksi demo tersebut lantaran dituduk bekerja tanpa SK juga memberikan klarifikasi bahwa dirinya adalah staff desa yang sah, tidak seperti yang dituduhkan.
“Saya tidak mungkin masuk dan bekerja di kantor desa jika saya tidak punya SK, dan saya tidak perlu menunjukkan SK saya kepada setiap orang, terlebih kepada orang yang tidak berkepentingan,” tegasnya.
Menurut Azmi, persoalan yang melatarbelakangi aksi demo tersebut salah satunya adalah karena adanya dendam pribadi pendemo kepada dirinya lantaran pernah mengomentari sebuah unggahan foto di media sosial facebook terkait perlakuan mesum salah satu pendemo yang berbuat mesum dengan perempuan yang suaminya tengah bekerja sebagai TKI di Malaysia.
“Saya tidak mau ceritakan ini tapi ini demi klarifikasi supaya warga faham. Disamping karena pada saat demo mereka juga mencaci maki saya secara pribadi, keluhnya.
Salah Seorang warga yang namanya enggan disebutkan juga turut memberikan klarifikasi bahwa aksi demo tersebut adalah murni aksi yang bermuatan politis.
“Ini murni politik, ” katanya sambil menunjukkan sebuah Foto ketika rapat persiapan, satu malam sebelum aksi demo tersebut yang tampah dihadiri oleh korlap, mantan Kepala Desa dan beberapa orang yang turut mengikuti aksi demo tersebut. (red/IR)
