Lensamandalika.com – Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK. KBIHU) wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke II yang dipusatkan di Lombok Tengah (Loteng).

Ketua FK. KBIHU NTB TGH. Mahally Fikri, Senin (23/11) mengatakan, saat ini jumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se NTB sebanyak 27 lembaga. Dari 27 lembaga tersebut, KBIH terbanyak ada di Loteng, yakni 14 KBIH.

“Kita di NTB baru punya 27 KBIH, dan terbanyak ada di Loteng sebanyak 14 KBIH,” katanya.

Dirinya mengaku bukan memilih Loteng sebagai pusat Muswil ke II bukan disebabkan jumlah KBIH Loteng yang paling banyak, namun lebih karena posisi Loteng yang berada di tengah-tengah ketimbang kabupaten/kota lainnya di pulau Lombok.

“Jadi bukan persoalan banyaknya KBIH jadi alasan melaksanakan muswil di Loteng, cuma karena Loteng berada di tengah-tengah dan terjangkau oleh peserta muswil dari Kabupaten lain,” paparnya

Dijelaskannya, keberadaan KBIH dalam membantu pemerintah memberikan bimbingan ibadah haji memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karenanya, Ia selaku ketua FK. KBIHU Provinsi NTB mengajak kepada seluruh pimpinan KBIH untuk terus berinovasi, sehingga nantinya keberadaan KBIH ditengah masyarakat bisa semakin bagus.

Mulai keberangkatan haji tahun 2021, ia berharap jumlah pembimbing haji bisa ditambah. Banyaknya jemaah yang harus ditangani membuat pembimbing sering kewalahan dan bimbingan menjadi tidak maksimal.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Hambali mengaku bersyukur atas dipilihnya kantor kemenag Loteng sebagai pusat muswil tingkat NTB.

“Alhamdulillah, kami selaku tuan rumah sangat bersyukur bisa dijadikan tempat muswil ke II tingkat NTB,” katanya.

Banyaknya KBIH di Loteng tentunya suatu hal yang patut dibanggakan, mengingat kontribusi KBIH dalam membantu kemenag sangat banyak, terutama dalam hal bimbingan persiapan keberangkatan Ibadah Haji dan Umroh.

“Semakin banyak KBIH, kita semakin terbantu,” cetusnya.

Dikatakannya, pihaknya saat ini masih melakukan pemetaan dan membutuhkan bimbingan lantaran belum satu bulan menjabat sebagai kasi PHU.

“Insyaallah kritikan dan masukan sangat kita harapkan, demi keberlangsungan dan kemajuan bersama,” ungkapnya

Sementara itu, ketua DPP FK KBIHU melalui pelaksana teknis KH Muhsin Soleh mengatakan, saat ini jumlah KBIH se Indonesia sebanyak 1700 KBIH. Sementara itu, daerah yang memiliki KBIH terbanyak yakni Provinsi Jawa Barat dengan KBIH berjumlah 413.

“Di Indonesia, baru ada 1700 KBIH dan yang terbanyak Provinsi Jawa Barat yakni 413,” katanya.

Dengan semakin majunya teknologi, ia berharap semua pengurus KBIH mampu beradaptasi agar KBIHnya bisa tetap eksis dan tercatat di pembukuan pemerintah. Karena kedepan, semua data dan yang lainnya harus melalui aplikasi.

“Semua pengurus KBIH di tahun 2021 harus menguasai teknologi, sebab seluruh laporan akan menggunakan aplikasi semua,” pungkasnya. (red/LM)