Lensmaandalika.com – Pemerintah Provinsi NTB dituding melupakan tanggung jawabnya di KEK Mandalika pasca sukaesnya event MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Internasional Mandalika.
Dalam beberapa bulan terakhir, Ketua Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) menilai tidak ada aktivitas atau dukungan yang nyata dari Pemprov NTB terhadap pengembangan KEK Mandalika sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat yang mengharapkan langkah-langkah strategis setelah event Internasional tersebut.
Menurut Lalu Alamin, selama MotoGP 2023 berlangsung, komitmen Pemprov terlihat tidak jelas. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Pemprov sangat intens terlibat dalam memajukan KEK Mandalika dengan berbagai program taktis, kini dirinya melihat adanya kesenjangan dan kevakuman dalam agenda pengembangan KEK The Mandalika dari Pemprov NTB.
“Masyarakat kini bertanya-tanya, apakah KEK Mandalika masih menjadi prioritas dalam program pembangunan nasional dan daerah,” ucapnya
Kesangsian masyarakat ini kata Lalu Alamin, dilatarbelakangi dengan tidak optimalnya peran Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi yang juga merupakan mantan komisaris PT ITDC/BUMN Pengembang dan Pengelola KEK The Mandalika.
“Meskipun memiliki pengalaman dan wewenang yang cukup, Pj Gubernur NTB tidak terlihat menggunakan kemampuan, jaringan dan pengalamannya sebagai mantan komisaris PT ITDC untuk membuat terobosan dalam menyelesaikan konflik lahan dan persoalan lain yang menghambat perkembangan KEK Mandalika,” katanya
Konflik lahan yang berlarut-larut dalam jangka panjang menurut Lalu Alamin akan memberikan dampak negatif terhadap citra kawasan. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan dan minat investor untuk menanamkan modalnya di KEK Mandalika.
Tidak adanya inisiatif Pemprov NTB untuk menguraikan masalah-masalah tersebut kata Lalu Alamin semakin menunjukkan ketidakjelasan komitmen Pemprov untuk pengembangan KEK Mandalika.
Diungkapkan Lalu Alamin, Masyarakat menduga bahwa Pemprov NTB saat ini terjebak dalam politik praktis yang menyita waktu dan energi, sehingga mengabaikan profesionalitas kerja dalam memajukan KEK Mandalika.
“Kondisi ini merugikan, mengingat KEK Mandalika memiliki potensi besar sebagai pusat pariwisata dan investasi, yang seharusnya terus dikembangkan tanpa terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan,” keluh Lalu Alamin.
Selanjutnya, kekecewaan masyarakat, kata Lalu Alamin semakin memuncak dengan dicoretnya Event WorldSuperbike (WSBK) dari Sirkuit Internasional Mandalika. Masyarakat merasa bahwa pengorbanan sosial dan psikologi mereka demi terwujudnya Sirkuit Internasional Mandalika disia-siakan.
Absennya event-event menyambut tahun baru 2024 di KEK Mandalika juga dipandang sebagai bentuk ketidakpedulian Pemprov terhadap potensi pariwisata dan ekonomi di kawasan tersebut.
“Masyarakat mengharapkan adanya upaya nyata sebagai wujud kepedulian Pemprov NTB untuk turut serta membangkitkan geliat pariwisata di KEK Mandalika, ” terangnya.
Lalu Alamin berharap, KEK Mandalika harus tetap menjadi prioritas Pemprov NTB terlepas dari siapapun yang duduk sebagai Gubernur.
Gubernur, kata Generam Manager Kuta Cove Hotel itu dalah sebuah jabatan politis temporer, sementara KEK Mandalika adalah sebuah pembangunan ekonomi yang harus berkelanjutan. Maka diperlukan langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat dari Pemprov NTB untuk ambil bagian dalam mengembangkan KEK Mandalika sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.
“Keberlanjutan pengembangan KEK Mandalika menjadi kunci kesuksesan dan daya tarik kawasan ini untuk investasi dan pariwisata di masa depan,” pungkasnya.
