Lensamandalika.com – Balap motor paling bergengsi dunia, MotoGP akan menggelar balapan seri ke 17 di Sirkuit Mandalika pada 27-29 September mendatang.

Kondusifitas wilayah khususnya di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Pulau Lombok secara umum dinilai harus terus dijaga demi kenyamanan wisatawan dan potensi investasi yang semakin besar.

Ketua Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) Lalu Alamin meminta aparat kepolisian baik Polres Lombok Tengah hingga Polda NTB untuk lebih banyak memperhatikan potensi-potensi konflik yang timbul belakangan ini, terutama masalah lahan.

Belakangan ini, dirinya melihat adanya provokasi-provokasi terselubung kepada masyarakat perihal keberadaan lahan, salah satunya yang berbatasan dengan sempadan pantai yang telah diatur batas-batasnya oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

Orang-orang tersebut kata Lalu Alamin seolah mengerti, membawa data dan mengaku paham hukum, mengatasnamakan HAM dan sebagainya. Padahal menurutnya, mereka tidak paham level perlevel apa yang sudah diberlakukan kepada warga yang rentetannya panjang dari sejak keberadaan rajawali hingga sekarang.

“Alangkah naif dan miris ketika hal-hal yang menuntut kondusifitas keamanan itu terganggu oleh provokasi-provokasi tidak berkelas. Kalau persoalan tanah, koordinasikan dengan BPN, kemarin saya apresiasi ketika ada sekelompok warga yang mengajak ITDC bertemu di BPN, itu baru berkelas. tidak dengan turun memprovokasi warga,” jelasnya kepada Lensa Mandalika, Ahad (11/8/2024).

Khusus mengenai lahan yang berbatasan dengan sempadan pantai, Lalu Alamin menegaskan bahwa aturannya sudah sangat jelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan batas-batas tersebut, bukan masyarakat secara individu, apalagi para provokator yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat agar bisa mendapatkan keuntungan pribadi,” tegasnya.

Dikatakannya, lahan sempadan pantai ibarat rumah yang berada di pinggir jalan, meskipun bibir jalan adalah milik publik, tidak berarti kita bebas membangun apapun di depan gerbang rumah orang lain.

“Terkait kemudian ada tanah yang langsung berhubungan dengan pantai. Pantai itu tidak diklaim sebagai pantainya pemilik tanah, tetap pantai adalah milik publik,” Jelasnya.

Penting untuk dipahami, lanjutnya, sejarah tanah di Lombok bagian selatan sudah lama diketahui oleh masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi. Provokator yang ingin menciptakan masalah menurutnya terlebih dahulu harus memahami aspek sosial, kultural, dan sejarah yang ada.

“Mirisnya, masih ada saja pihak yang jarang turun ke Lombok Selatan namun merasa mengerti sepenuhnya masalah yang ada. Kami minta kepada Polres Lombok Tengah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak seperti itu,” tegasnya.

“Jika perlu, tahan mereka hingga event selesai agar suasana kondusif,” imbuhnya.

Dengan MotoGP yang akan berlangsung kurang dari dua bulan lagi, dirinya mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Jika ada celah untuk memperjuangkan hak masyarakat, hal itu perlu dilakukan secara profesional, proporsional, dan bermartabat.

SWIM, kata Lalu Alamin juga siap mendampingi warga yang masih memiliki sengketa lahan dengan cara-cara yang lebih terhormat. Seperti bagaimana pihaknya menyelesaikan masalah lahan hampir 100 KK di dalam sirkuit secara senyap dan tanpa meninggalkan kekecewaan di pihak manapun.

Pihaknya secara tegas akan membackup investor yang visi misinya jelas dan dalam waktu yang sama akan menjamin hak-hak warga tidak diabaikan. SWIM, kata Lalu Alamin siap mengawal dari investor memulai usaha dan memastikan warga tempatan mendapatkan benefit dalam skala prioritas.

“Jadi, kami pastikan tidak ada tempat dan panggung untuk provokator dadakan yang tidak tau nama ibu kandung warga yang mereka atas namakan,” terangnya.

“Kita saat ini sudah semakin banyak tergantung dengan pariwisata. Apabila iklim pariwisata ini terganggu, akan sangat banyak yang menanggung akibatnya. Dulu yang banyak petani, peternak, sekarang ada turn over ke arah Pariwisata, jadi wilayah ini harus kita jaga bersama kondusifitasnya demi kenyamanan dan potensi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya. (Red/LM).