lensamandalika.com – Salah satu oknum staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah mengatakan bahwa guru sebagai penyumbang kerugian dan pelanggaran yang cukup besar. Hal ini membuat para guru spontan di Gumi Tastura beraksi.
Salah satu oknum staf BKPSDM Lombok Tengah itu berinisial LM. Kerugian dan pelanggaran yang dimaksud mulai dari pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi dan temuan pemeriksaan BPK bahkan KPK. Oknum staf BKPSDM ini menyampaikan itu semua kepada Kamarudin seorang guru asal Kecamatan Janapria pada Selasa siang (1/8/2023). Kemudian Kamarudin membenarkan kejadian tersebut setelah menceritakan kronologis percakapan yang terjadi kepada awak media via WhatsApp (WA). Percakapan itu pun tersebar dan sontak viral di media sosial.
Peristiwa itu berawal ketika Kamarudin menghubungi LM via WA kepada LM, staf yang mengelola server Sistem Informasi Absensi dan Presensi (SI-SENSI). Karena tepat pada Selasa pagi, absensi mobile untuk semua guru P3K dan PNS mulai diberlakukan serentak di Lombok Tengah. Namun dilapangan ditemui banyak kendala, diantaranya loading yang cukup lama yang membuat para guru telat absensi, baik pagi maupun sore harinya.
Dari kejadian tersebutlah Kamarudin mulai bertanya via wa, mengapa semakin dipersulit dengan kebijakan ini dan memohon untuk ditinjau kembali kebijakan yang dibuat tersebut, karena dia tidak ingin nantinya banyak orang yang akan dirugikan.
Setelah muncul pertanyaan tersebut, LM langsung merespon dengan jawaban yang membuat para guru tersinggung. Jawaban tersebut mengatakan bahwa Kamarudin diminta untuk komplain ke pembuat kebijakan, karena selama beberapa tahun terakhir, gurulah yang menjadi penyumbang kerugian yang cukup besar. LM juga meneyebutkan kalau sudah terlalu keenakan guru-guru karena masuk dan pulang semau dan seenaknya. Sekarang setelah diberlakukan kebijakan tersebut banyak yang mengeluh pulang jam 14.30 karen terbiasa pulang jam 1. LM juga menanyakan bahwa sudah berapa banyak waktu yang di korupsi oleh para guru pada masa sebelum diberlakukannya kebijakan absensi mobile ini.
Dalam percakapan yang cukup panjang itu, LM juga menyampaikan untuk saling mengoreksi, tidak hanya melihat dari tuntutan hak tapi juga pemenuhan pada kewajiban.
“Apa yang merugikan bapak? Kami potong gajinya? Kami potong tunjngannya? Silahkan datang ke kantor nanti kami buktikan. Silahkan di cek data pegawainya, sebagian besar tidak sinkron bahkan data nasional, daerah dan dapodik itu bnyak yang tidak sesuai, di ada-adakan hanya untuk pemenuhan sertifikasi” Ucap LM.
Disitulah puncak kekesalan dan kekecewaan Kamarudin terhadap LM.
LM secara terang-terangan juga menyebutkan dimana terbukti dari pelaporan data keluarga, 150 juta temuan BPK pengembalian tunjangan keluarga itu hampir semua dari guru, jadi jangan merasa dipersulit hanya karena pihaknya meminta untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pegawai.
“Harusnya bapak sebagai guru bisa menganalisa masalah seperti ini. Baru mulai dan kami sudah siapkan server sedemikian rupa, dari bulan lalu kami himbau untuk uji coba, tapi sangat sedikit guru meresponnya. Itu karena apa? Kami mau coba ketahanan server, sekarang setelah diberlakukan semuanya komplain dan konsultasi ke kantor, ramai absen, ramai-ramai taunya protes,” lanjut LM.
“Belum apa-apa sudah protes dan merasa dirugikan. Bagaimana kami mau bisa ambil langkah kalau bahan evaluasi kami tidak ada. Saya tunggu!!!,” tegasnya.
Selain itu LM menyampaikan, jangan berharap komplin yang mendukung, bukan malah mengatakan pihaknya mempersulit.
“Bapak minta saya meninjau kebijakan, saya hanya pelaksana kebijakan pak. Saya tidak mengatakan guru penyumbang kerugian terbesar pak, mohon jangan dimanipulatif, takutnya jadi fitnah,” tambahnya.
Atas kejadian tersebut, Kamarudin sebagai guru mengaku merasa tersinggung atas apa disampaikan LM. Bahkan dirinya tidak menyangka banyak pihak guru lain menanyakan seputar persoalan ini kepada dirinya.
“Saya hanya mau dia minta maaf kepada semua guru,” tambah Kamarudin.
Ketua PGRI Lombok Tengah, H. Amir yang dikonfirmasi belum ada respons sampai berita ini diterbitkan. Begitu juga Kepala BKPSDM Lombok Tengah belum dapat dihubungi. (red/Respa)
