Lensamandalika.com – Presiden Joko Widodo menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam namun baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini. Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.
Pidato Presiden tersebut, mendapat respon beragam dari berbagai kalangan salah satunya yakni dari Indonesia Police Watch (IPW).
Ketua Presidium IPW Neta S Pane meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sekadar mengancam menterinya. Menurutnya, reshuffle kabinet memang harus segera dilakukan karena menurutnya jajaran para pembantu Presiden Jokowi semakin loyo dan tidak terarah.
Baca Juga: Jengkel dengan Kinerja Para Menteri, Jokowi Ancam Reshuffle
“Misalnya, di saat Jokowi menyatakan listrik gratis di tengah pandemi Covid 19 terhadap pemakai golongan kecil, tapi listrik kelompok atas malah melonjak harganya. Jika dicermati, kasus listrik inikan sebuah tamparan yang memalukan Jokowi,” tutur Neta dikutip dari SINDOnews, Senin (29/6/2020).
Selain itu, lanjut dia, di saat minyak dunia harganya melorot, tapi harga BBM Indonesia tetap stabil. Semua itu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah seakan tidak terarah. Maka itu, jika pemerintah ingin berlari kencang seiring diterapkannya konsep new normal, pergantian kabinet harus dilakukan Jokowi.
Ia menganggap, new normal hanya konsep dan slogan omong kosong belaka jika menteri-menteri kabinet Jokowi tetap loyo. Harapan Jokowi untuk membuat terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan memunculkan anak-anak muda milenial di kabinet ternyata juga gagal total.
“Tak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi di tengah pademi Covid-19. Semua seakan ngumpet mengikuti “perintah di rumah saja”, Para menteri pembantu Jokowi justru membuat hal-hal kontroversial yang memicu kegaduhan di tegah masyarakat,” ujar Neta.
Baca Juga: PHK Massal Mengancam, Menko Luhut dan Kepala BKPM Dukung Kedatangan 500 TKA China
Terkait dengan reshuffle yang diwacanakan Presiden Jokowi, IPW sejak awal melihat sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang patut di-reshuffle, yakni Menkumham yang membuat kegaduhan dengan melepaskan ribuan napi. Menpora dan Menteri Pariwisata tak terdengar suaranya, sedangkan Menteri Perdagangan untuk mengatasi mafia perdagangan gula saja tak berdaya. Menaker mengizinkan TKA China masuk di tengah pandemi Covid-19, Mensos tak mampu mengkoordinasikan bansos, Menteri Kominfo tak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pademi Covid-19.
Kemudian, Menteri Perhubungan tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian tak terdengar kiprahnya, Menteri BUMN tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pademi Covid 19, serta menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu memunculkan kontroversial yg memicu kegaduhan.
“Pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi para menterinya. Agar ke depan bersamaan dengan diterapkannya new normal pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membangun negeri ini,” pungkasnya.
Baca Juga: Peringati Hari Bhayangkara ke-74, Kapolres Dompu Pimpin Ziarah Nasional di Makam Pahlawan
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap mengambil risiko apapun dalam upaya menghadapi krisis dampak pandemi virus Corona (COVID-19). Hal ini disampaikan Moeldoko saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle jika diperlukan.
“Memang presiden katakan akan ambil risiko, ‘reputasi politik akan saya pertaruhkan’,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2020). (red/LM)
