Lensamandalika.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, 15 Juni 2020 lalu menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas laporan APBN semester I 2020, termasuk dengan Menkes Terawan Agus Putranto.
Dalam rapat tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengadu kepada Terawan tentang adanya rumah sakit ‘nakal’ di sejumlah daerah.
Menurutnya, rumah sakit tersebut sengaja membuat pasien dinyatakan positif COVID-19 demi mendapatkan anggaran corona.
“Ada kenakalan juga di rumah sakit, tidak COVID tapi dinyatakan COVID. Keluarga enggak terima, dua minggu mau masuk pengadilan, akhirnya rumah sakit nyerah, oh iya bukan COVID,” kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (15/7).
Dia melanjutkan, setelah diselidiki ternyata rumah sakit tersebut sengaja menyatakan pasien itu positif corona demi mendapatkan insentif rumah sakit.
“Telisik punya telisik, kalau dinyatakan mati COVID lebih besar. Ada yang sebut kalau orang kena COVID masuk rumah sakit sampai meninggal anggaran Rp 90 juta atau Rp 45 juta. Memang ini ujian betul, di Pasuruan, Jambi, Ciamis ini kan viral di mana-mana,” jelasnya.
Said pun meminta agar Terawan turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. Bahkan dia juga meminta agar memberikan sanksi bagi rumah sakit yang melakukan tindakan tersebut.
Selain itu, Pimpinan Banggar DPR RI tersebut juga meminta agar serapan anggaran kesehatan bisa lebih meningkat.
“Pertama penanganan COVID-19, dan ramainya serapan anggaran yang rendah. Pada saat yang sama muncul dari Komisi IX karena lemahnya koordinasi antara gugus tugas dan kemenkes,” tambahnya.
Pemerintah menganggarkan sektor kesehatan dalam pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 87,55 triliun. Namun hingga 8 Juli 2020, penyerapannya baru 5,12 persen atau sekitar Rp 4,48 triliun. (Red/Kum)
