Lensamandalika.com – Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2023, Dr. Zulkieflimansyah, mengusulkan agar pemberitaan terkait kasus pengadaan lahan di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa, tidak lagi menggunakan istilah “Pengadaan Lahan MXGP Samota”.
Mengutip tulisan yang diunggahnya di media sosial facebook, Jumat (30/1/26), Zul mengatakan penggunaan istilah “Pengadaan Lahan MXGP Samota” berpotensi menimbulkan persepsi keliru seolah-olah penyelenggara MXGP terlibat dalam proses pengadaan lahan yang saat ini tengah bermasalah secara hukum.
“Bagusnya dibahasakan sebagai Pengadaan Lahan Samota saja, bukan Pengadaan Lahan MXGP Samota,” ujar Zulkieflimansyah, seraya menyampaikan saran kepada insan pers dan media.
Ia menegaskan, proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyelenggaraan event MXGP merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, penyebutan yang tidak tepat dapat merugikan citra penyelenggara MXGP.
“Kalau dituliskan sebagai Pengadaan Lahan MXGP Samota, kesannya penyelenggara MXGP ikut terlibat dalam praktik korupsi pengadaan lahan. Padahal, itu tidak benar,” katanya.
Zulkieflimansyah mengaku masih memiliki harapan agar ke depan event internasional seperti MXGP dapat kembali digelar di Sumbawa. Ia menilai framing pemberitaan yang keliru justru dapat menutup peluang tersebut.
Lebih lanjut, Zulkieflimansyah mengingatkan kembali alasan utama Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan event besar seperti MotoGP dan MXGP. Menurutnya, kedua ajang tersebut merupakan terobosan strategis di tengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
“Menyelenggarakan MotoGP itu tidak mudah. Syaratnya banyak dan berat. Kita harus memiliki rumah sakit internasional, bandara internasional dengan landasan yang dapat didarati pesawat berbadan lebar, pelabuhan laut kelas dunia untuk logistik, jalan bypass, hotel berbintang, homestay untuk masyarakat, listrik yang stabil, serta layanan telekomunikasi yang cepat,” jelasnya.
Ia menyebut, kehadiran MotoGP telah membawa dampak besar bagi pembangunan infrastruktur NTB. Berbagai fasilitas strategis dapat terbangun bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Alhamdulillah, dengan MotoGP kita mendapatkan rumah sakit internasional, jalan-jalan yang baik, pelabuhan laut kelas dunia, perpanjangan runway bandara, hotel dan homestay yang tumbuh pesat, serta layanan PLN dan Telkom yang semakin baik,” ujarnya.
Namun, Zulkieflimansyah menekankan bahwa NTB tidak hanya terdiri atas Pulau Lombok, tetapi juga Pulau Sumbawa. Demi pemerataan pembangunan, MXGP kemudian digelar di Pulau Sumbawa dengan tujuan yang sama seperti MotoGP, yakni mendorong perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.
“MXGP juga mensyaratkan perbaikan bandara, jalan, kehadiran hotel berkelas, serta layanan PLN dan Telkom yang lebih baik. Manfaatnya nyata,” katanya.
Terkait kasus pengadaan lahan di Samota, Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa lahan tersebut pada awalnya diperuntukkan bagi berbagai kepentingan, tidak semata-mata untuk MXGP. Di antaranya untuk kegiatan olahraga dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, lokasi pameran UMKM, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan lainnya.
Ia menyesalkan adanya persoalan hukum dalam proses pengadaan lahan tersebut, yang bahkan telah menyeret sejumlah pihak hingga ke ranah penahanan.
