Lensamandalika.com – Sebuah insiden pengusiran kapal yang membawa peselancar di Perairan Teluk Ekas, Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), viral di media sosial dan menuai kritik.
Kapal asal Lombok Tengah yang sedang parkir di lokasi tersebut didatangi oleh Bupati Lombok Timur beserta rombongan, lalu diusir secara paksa. Kejadian ini dinilai sebagai preseden buruk bagi dunia pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM), Lalu Alamin, mengecam tindakan tersebut. Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang melarang kapal dari daerah lain, terlebih di satu provinsi untuk membawa tamu untuk berselancar di Teluk Ekas.
“Terlepas dari alasan apa pun di balik peristiwa itu, tetap sangat tidak elok mempertontonkan arogansi di depan tamu,” tegas Alamin kepada Lensa Mandalika, Rabu (18/6/25).
Tidak Ada Aturan Larangan Berselancar di Teluk Ekas
Alamin menegaskan bahwa Teluk Ekas merupakan destinasi wisata yang terbuka untuk umum, tanpa pembatasan teritorial. “Tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa hanya kapal dari Lombok Timur yang boleh beroperasi di sana. Ini adalah laut lepas yang bisa dinikmati siapa saja,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan tindakan pengusiran yang dilakukan di depan wisatawan, yang justru dapat merusak citra Lombok sebagai destinasi selancar internasional. “Jika ada masalah, semestinya diselesaikan dengan dialog, bukan dengan cara kekerasan atau intimidasi,” tambahnya.
Menanti Respons Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait insiden tersebut. Masyarakat menantikan klarifikasi apakah benar yang melakukan pengusiran adalah Bupati Lotim atau oknum lain, serta apa alasan di balik tindakan tersebut.
SWIM mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kasus ini secara transparan.
“Kami meminta agar ada penjelasan resmi dan langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Pariwisata NTB harus inklusif, bukan eksklusif,” pungkas Alamin.
Insiden ini menjadi catatan kelam bagi sektor pariwisata Lombok, yang semestinya mengedepankan keramahan dan pelayanan prima kepada pengunjung.
Jika tidak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin reputasi Lombok sebagai destinasi wisata kelas dunia akan ternoda.
Viral di Media Sosial, Netizen Soroti Sikap Arogan
Video pengusiran kapal tersebut beredar luas di Platform media sosial. Banyak netizen mengkritik sikap arogan yang ditunjukkan, terutama karena melibatkan pejabat publik.
Beberapa komentar menyebutkan, kejadian ini bisa berdampak buruk bagi pariwisata NTB, yang selama ini mengandalkan sektor wisata bahari.
“Sebagai pemimpin daerah, penting untuk mengedepankan kolaborasi antar wilayah daripada membuat kebijakan yang memecah komunitas atau membatasi aktivitas yang sudah memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal” tulis pemilik akun Zul Lubis.
Dikatakannya, hal tersebut justru bisa menciptakan kesan negatif terhadap pariwisata Lombok secara keseluruhan. Banyak dari mereka adalah pelaku wisata (guide, instruktur, atau pengusaha kecil) yang ikut memajukan ekonomi masyarakat, baik di Lombok Tengah maupun Lombok Timur.
“Pariwisata adalah milik bersama, bukan milik satu kabupaten. Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan membangun Lombok secara menyeluruh – bukan secara terpisah,” pungkasnya. (Red/LM)
