Nasional – Pemerintah berupaya membantu perekonomian masyarakat di tengah mewabahnya virus corona, salah satunya dengan menggratiskan atau memberikan diskon tarif listrik. Program tersebut saat ini masih berjalan.

Langkah itu memang dirasa bisa meringankan beban masyarakat di tengah situasi yang sulit ini. Untuk itu, PLN berniat meningkatkan layanan tersebut ke pelanggan listrik lainnya.Namun siapa sangka di tengah pemberian keringanan tersebut, PLN juga harus memikirkan utang perusahaan yang meningkat saat rupiah melemah. Selain itu, PLN harus menerima kenyataan penjualan listrik merosot dan proyek-proyeknya harus terganggu karena virus corona.

Setiap Rupiah melemah Rp 1.000 per Dolar AS, Utang PLN Bengkak Rp 9 T

Di tengah pandemi virus corona, PT PLN (Persero) harus menghadapi tantangan berupa beban utang valuta asing (valas) akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). PLN diketahui memiliki utang dalam valas dengan jumlah yang cukup besar.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini tidak menampik bahwa pelemahan rupiah yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini bakal menambah beban utang.

Baca Juga: PLN Kaji Diskon Tarif Listrik untuk Pelanggan Nonsubsidi

“Sekitar 70 persen dari utang PLN itu dalam bentuk valas. Sudah barang tentu rupiah melemah maka utang kami dalam rupiah akan meningkat,” ungkap Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (16/4).

Menurut Zulkifli, utang dalam bentuk valas ini memang tak bisa dihindari oleh perusahaan. Sebab, PLN terkendala dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) perbankan domestik yang dipatok sebesar Rp 140 triliun. Sedangkan menurut Zulkifli kebutuhan dana PLN jauh lebih besar dari angka tersebut. Alhasil mau tak mau, PLN harus mencari pinjaman dari bank asing.

Menurut Zulkifli berdasarkan hitung-hitungannya, setiap pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 1.000, maka biaya yang ditanggung PLN bisa membengkak hingga Rp 9 triliun.

“Kami sudah hitung setiap Rp 1.000 pelemahan rupiah terhadap dolar maka biaya PLN itu meningkat sebesar Rp 9 triliun,” ujarnya.Meski demikian, Zulkifli menegaskan pihaknya akan berupaya meminimalkan dampak pelemahan kurs tersebut. Salah satunya melalui mekanisme hedging dari bank domestik.

Baca Juga: Doakan Petugas Medis Banyak Terkena Covid-19, Pria ini Diciduk Aparat

Dampak Corona ke PLN: Penjualan Turun 9,55 Persen, Proyek Tertunda

Wabah virus corona berdampak luas dan telah menjalar ke berbagai sektor. Aktivitas ekonomi yang tertekan telah menurunkan tingkat konsumsi energi, termasuk listrik. PT PLN (Persero) pun mencatatkan pemakaian setrum telah mengalami penurunan yang cukup dalam.

“Dampak COVID-19 di sektor ketenagalistrikan terutama berdampak pada sisi kWh jual. Permintaan listrik lebih rendah karena pembatasan dalam kegiatan perkantoran dan bisnis, pembatasan industri komersial dan manufaktur,” ungkap Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (16/4).Penurunan konsumsi listrik menurut Zulkifli terlihat pada sistem Jawa-Bali, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

Di sistem Jawa Bali, pada minggu terakhir Maret 2020, konsumsi listrik turun 3,29 persen. Kemudian pada minggu pertama April, konsumsi listrik turun 4,84 persen. Sedangkan pada minggu ketiga April 2020, penurunan tercatat lebih dalam lagi yaitu mencapai 9,55 persen. “Dan itu tergambar juga di tempat-tempat lain dalam skala yang berbeda,” ujarnya.

Misalnya, di Kalimantan Barat tercatat terjadi penurunan sebesar 9,97 persen. Sedangkan di Kalimantan Selatan-Tengah-Timur (interkoneksi) masih terjadi kenaikan sebesar 2,29 persen. Kemudian di Sulawesi Selatan turun 3,16 persen, Sulawesi Utara naik 0,62 persen, Sumatera dari Aceh hingga Lampung turun 2,08 persen dan NTT naik 0,9 persen.

Baca Juga: Jadwal Belajar dari Rumah lewat TVRI Hari Ini Jumat 17 April 2020

Tak hanya pada konsumsi listrik, Zulkifli juga mengakui bahwa wabah COVID-19 memaksa PLN untuk meninjau kembali rencana investasi proyek-proyek ketenagalistrikan. Menurutnya, perseroan saat ini harus menyesuaikan proyeksi pertumbuhan beban dengan kondisi terkini.

Selain itu investasi perusahaan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar (pembangkit, transmisi dan gardu induk) akan dilakukan dengan skala prioritas dan memperhatikan urgensinya terhadap sistem kelistrikan dan proyeksi waktu penyelesaian pada tahun 2020.

Sedangkan untuk proyek yang secara prioritas masih dapat ditunda penyelesaiannya maka dilakukan penundaan pelaksanaannya dan dengan mitigasi yang baik sehingga tidak berdampak signifikan terhadap sistem kelistrikan PLN. (Red/Letter A)

Baca juga artikel lainnya :