Lensamandalika.com – Ketua Karang Taruna Desa Kuta, Ainu Jaya Putra mengaku tak habis pikir dengan pihak-pihak yang mau menggagalkan atau memboikot gelaran World Superbike di Sirkuit Mandalika 19-21 November besok.
Dikatakannya, beberapa alasan yang mereka kemukakan untuk melakukan pemboikotan sangat tidak logis. Padahal, hingga hari ini persiapan untuk gelaran balapan tingkat dunia itu terus dikebut agar pelaksanaannya bisa maksimal.
“Saya atas nama ketua karang taruna desa kuta dan segenap pemerintah dan masyarakat Desa Kuta mengecam aksi serentak yang mengatasnamakan mahasiswa dan pemuda NTB hari ini (17/11) di Kantor Gubernur dan Mapolda NTB. Poin-poin tuntutan mereka sangat tidak logis dan sangat menganggu kenyamanan kami disini khususnya di Desa Kuta,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Lensa Mandalika, Rabu (17/11).
Terkait permasalahan lahan warga yang masih berada di dalam Sirkuit, dirinya mengaku hal tersebut telah menjadi fokus Pemerintah Daerah bersama pengembang untuk mencari jalan keluar yang tebaik.
Dirinya mengatakan bahwa gelaran World Superbike di Sirkuit Mandalika adalah bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia terkhusus Provinsi NTB.
“Ini adalah momentum untuk bangkit, setelah hampir dua tahun kami terpuruk akibat pandemi, kini kami melihat asa yang bisa membangkitkan kembali pariwisata,” katanya.
Terkait surat permohonan hearing dari Pedatu Lombok dan Sasaka NTB kepada ITDC yang ramai beredar di grup-grup whatsapp, dirinya meminta kepada pihak terkait agar tidak diberikan izin mengingat pada Jumat (19/11) adalah hari pertama gelaran World Superbike di Sirkuit Mandalika.
“Pembalap dan tim sekarang sudah mulai berdatangan, tentu menjadi harapan kita bersama agar event ini sukses dan memberi manfaat positif khususnya bagi dunia pariwisata NTB,” pungkasnya.
Adapun beberapa tuntutan dari aksi yang mengatasnamakan Mahasiswa dan Pemuda NTB hari ini (17/11) di kantor Gubernur NTB adalah sebagaib berikut:
- Meminta kepada Gubernur NTB untuk menghentikan Balapan WSBK
- Mendesak pihak ITDC untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di Mandalika
- Meminta ITDC untuk segera membayar lahan warga
- Meminta Komnas HAM mengusut tuntas pelanggaran HAM yang ada di sirkuit Mandalika
- Meminta kepada Menteri BUMN untuk memecat Dirut ITDC
- Meminta kepada Kapolda NTB untuk menghentikan WSBK karena ada lahan warga yang belum dibayar
- Menghentikan WSBK karena akan ada peningkatan intensitas penerbangan di Bandara yang dapat menimbulkan emisi karbon
Adapun mengenai Hearing yang akan dilakukan oleh Pedatu Lombok dan Sasaka NTB kepada ITDC adalah terkait pembayaran lahan terhadap 48 KK yang masih bertahan di dalam Sirkuit Mandalika. (red/lm)
