Lensamandalika.com – Sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyoroti kian renggangnya hubungan masyarakat lokal dengan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dalam hal ini InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA).
Salah satu tokoh setempat bahkan mengibaratkan kerenggangan tersebut seperti dipisahkan pagar hitam di zona timur kawasan ITDC.
“Seperti itulah gambaran jarak yang sedang terbangun antara kawasan dengan masyarakat. Secara fisik memang ada pagar yang membatasi, jangan sampai secara hubungan sosial juga ikut terbangun pagar dengan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan fisik kawasan, masyarakat juga menyoroti pola komunikasi dan keterlibatan warga lokal dalam berbagai kegiatan yang digelar di kawasan Mandalika.
Ketua Karang Taruna Desa Sukadana, Aldi Sopian, mengatakan kegiatan betabek yang semestinya menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pengelola kawasan dengan masyarakat sekitar justru dinilai belum melibatkan tokoh dan pemuda setempat secara maksimal.
“Ini betabek mestinya bersama tokoh masyarakat setempat dan pemuda setempat. Namun, kami selaku Ketua Karang Taruna desa setempat tidak pernah mendapatkan surat undangan. Justru kami saksikan yang hadir adalah orang-orang yang jauh, entah dari mana,” ungkap Aldi heran, mengutip Keterangan tertulisnya, Rabu (17/9/26).
Menurut dia, pelibatan masyarakat lokal penting dilakukan karena keberadaan kawasan Mandalika berada di tengah lingkungan masyarakat yang selama ini turut mengawal proses pembangunan kawasan tersebut.
Sorotan serupa disampaikan terhadap tidak hadirnya sejumlah tokoh masyarakat yang selama ini dikenal aktif mengawal pembangunan Mandalika sejak tahap awal.
“Ada semacam inkonsistensi oleh ITDC dan MGPA. Haji Bangun misalnya, salah sosok yang dituakan di sekitar kawasan, namun luput diundang. Kita sama-sama tahu bagaimana jerih payah Haji Bangun selama ini mengawal dari nol sampai pembangunan KEK Mandalika seperti sekarang,” ujar Aldi.
Menurutnya, ketika memasuki masa penyelenggaraan berbagai event di kawasan Mandalika, Haji Bangun bahkan kerap ikut membantu menjaga situasi di sekitar kawasan.
“Kalau sudah waktunya event, bahkan H- sekian hari beliau sibuk patroli karena rumahnya dikelilingi Kawasan Mandalika. Namun anehnya, justru beliau tidak ada di acara tersebut,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Haji Bangun membenarkan dirinya tidak menerima undangan dalam kegiatan betabek tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi.
Namun, ia mendukung pernyataan Ketua Karang Taruna Desa Sukadana. Menurut Haji Bangun, apa yang disampaikan Aldi merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu menjadi perhatian pengelola kawasan.
Haji Bangun menilai hubungan antara pengelola kawasan dan masyarakat lokal belakangan ini memang terasa semakin berjarak.
“ITDC memang secara pelan-pelan membuat gap dengan masyarakat setempat. Sebagaimana kawasannya juga bisa kita saksikan seperti itu. Walaupun itu memang bagus bagi calon-calon investor, dibuatkan pagar sesangar-sangarnya, namun semestinya jangan juga membuat pagar hubungan dengan masyarakat setempat,” kata Haji Bangun.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pagar secara fisik, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat lokal tetap merasa menjadi bagian dari perkembangan kawasan Mandalika.
Ia mengingat kembali masa-masa awal pembangunan kawasan ketika masyarakat dan berbagai tokoh lokal ikut terlibat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Di awal-awal kita bantu dan kawal bersama-sama. Kita turun menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan jalan tengah,” ujarnya.
Namun, setelah kawasan berkembang dan berbagai fasilitas mulai beroperasi, Haji Bangun menilai keterlibatan masyarakat lokal, khususnya dalam kesempatan kerja, masih menjadi persoalan.
“Setelah itu semua siap, bisa dihitung dengan jari anak-anak kami yang kerja di sana. Itupun di posisi yang tidak strategis sama sekali. Sementara soal SDM kami siap adu,” tegasnya.
Haji Bangun mengatakan masyarakat lokal tidak meminta perlakuan khusus. Mereka, kata dia, hanya ingin diberikan kesempatan yang proporsional untuk terlibat dalam pembangunan kawasan yang berada di wilayah mereka.
“Kalau kawasan ini tumbuh, masyarakat sekitar juga harus merasakan manfaatnya. Jangan sampai masyarakat hanya dibutuhkan ketika ada persoalan yang harus diselesaikan, tetapi ketika semuanya sudah berjalan, masyarakat justru semakin jauh dari kawasan,” pungkasnya. (Red/lm)
